oleh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuasin di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh : Linda Rosdiana S, S.Si.

Statistisi Ahli Pertama BPS Banyuasin

 

Tidak terasa hampir 2 (dua) tahun pandemi Covid 19 melanda negeri Indonesia tercinta, ini menjadi ujian dan tantangan besar yang harus kita lalui karena menekan seluruh aspek kehidupan khususnya masyarakat Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin untuk mengatasi dampak di semua sektor tidak terkecuali Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, selain itu IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Diawal tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan merilis IPM tahun 2021 sebesar 70,24. Naik dibanding IPM Sumatera Selatan Tahun 2020 sebesar 70,01. Sedangkan  Kabupaten Banyuasin merilis IPM tahun 2021 mencapai 67,13 atau tumbuh melambat 0,39 persen dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 66,74. Peningkatan IPM tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 didorong oleh peningkatan seluruh dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Menjadi catatan BPS Kabupaten Banyuasin bahwa pertumbuhan IPM masih belum optimal karena menempati peringkat 12 dari 17 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan. IPM tertinggi ditempati Kota Palembang (78,72) sedangkan IPM terendah Kabupaten Pali (64,88).

Komponen IPM dibentuk oleh 3 dimensi, pertama umur panjang dan hidup sehat (a long and healty life). Digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) yakni jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai bayi baru lahir untuk hidup, dengan asumsi angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Kedua, pendidikan/pengetahuan (knowladge), komponen ini diukur melalui Harapan lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dan ketiga, standar hidup layak (decent standar of living). Digambarkan oleh pengeluran per kapita yang disesuaikan, ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita.

BACA JUGA :  Siang Hari Terasa Panas dan Gerah, BPBD Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrim

Dimensi Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Banyuasin tahun 2021 adalah 69,06 tahun lebih baik dibandingkan tahun 2020 mencapai 68,97 tahun dan tahun 2019 mencapai 68,76 tahun. AHH mencerminkan suatu derajat masyarakat, artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 69,06 tahun.

Dimensi pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Banyuasin tahun 2021 adalah 11,77 tahun lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 11,75 dan tahun 2019 mencapai 11,74 tahun. HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 11,77 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dimensi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banyuasin tahun 2021 adalah 7,44 tahun, artinya lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 7,20 tahun dan tahun 2019 sebesar 7,19 tahun. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 7,44 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Banyuasin yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,44 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII (SLTP kelas 2). Pemerataan akses dan layanan pendidikan diharapkan membaerikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Banyuasin.

BACA JUGA :  Tukang Kerupuk Sedih Jualan tak Laku, Eh, Kasatlantas Malah Lakukan ini

Dimensi standar hidup layak, dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita Kabupaten Banyuasin dimana Tahun2021 sebesar Rp 9.860.000 lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar Rp 9.850.000 tetapi lebih rendah dari tahun 2019 sebesar Rp 10.135.000. Dibandingkan dengan sebelum pandemi ditahun 2019, pengeluaran perkapita tahun 2021 terdapat penurunan pengeluaran per kapita sebesar Rp 275.000. Jika dibandingkan dengan awal pandemi ditahun 2020, pengeluaran per kapita tahun 2021 lebih baik dari tahun sebelumnya. Pola pengeluaran ini dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

IPM Kabupaten Banyuasin masih masuk ketegori sedang, diharapkan IPM Kabupaten Banyuasin terus mengalami peningkatan. Sehingga mampu mencapai nilai rata-rata Provinsi Sumatera Selatan.

Kenaikan IPM Kabupaten Banyuasin layak disyukuri, namum tidak boleh menutup mata terhadap tantangan-tantangan baru sebagai konsekuensi dari peningkatan IPM Kabupeten Banyuasin, yaitu ketidakmerataan capaian beberapa dimensi di tiap kecamatan sehingga jangka panjang akan terus meningkatkan ketimpangan. Peningkatan angka harapan hidup masyarakat menuntut adanya kebijakan perlindungann sosial yang menyeluruh sehingga kelompok masyarakat usia tua tidak hidup menderita dalam kemiskinan. Perlu adanya penguatan perlindungan hari tua sehingga mereka dapat menikmati panjang umur, hidup mulia dan bahagia. Kenaikan angka harapan lama sekolah dan rata-rata sekolah masih bersifat kuantitas, belum menggambarkan kualitas pendidikan.

BACA JUGA :  Masyarakat Diminta Waspada Ular Masuk Pemukiman

Harapan kedepan tentu kebijakan pemerintah yang baik serta terus meningkatkan tiap dimensi IPM di setiap kecamatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar dapat mempercepat peningkatan IPM untuk mendorong peningkatan daya beli rumah tangga. Selain itu, pelayanan dasar juga merupakan kunci bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memperbaiki IPM. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan dengan cara meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan antara daratan dan perairan, menghapus kesenjangan sosial di bidang pendidikan, menurunkan secara signifikan penduduk yang buta aksara, perluasan pendidikan anak usia dini, menyediakan materi dan peralatan pendidikan terkini, pengembangan teknologi dan informasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dengan cara pelayanan puskesmas rawat inap, ketersediaan dokter jaga 24 jam, meningkatkan kualitas bidan desa, peningkatan pelayanan posyandu. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan, juga harus didukung infrastruktur yang memadai. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lain-nya