oleh

Kekerasan Seksual Tak Kunjung Usai: Demokrasi Gagal Memberi Solusi

Oleh: Ismawati

KEKERASAN seksual baik meliputi tindak perkosaan, pelecehan seksual, bahkan tindakan asusila kerap terjadi di negeri ini. Satu per satu kasus kekerasan seksual mencuat di berbagai media. Mirisnya, kekerasan seksual ini sampai ada yang berujung pada hilangnya nyawa. Berbagai upaya yang dilakukan pun tak dapat membendung arus kekerasan seksual.

Sepanjang akhir tahun 2021 saja, sudah banyak kasus kekerasan seksual muncul kepermukaan. Belum selesai kasus pelecehan seksual Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri), kini muncul kejahatan seksual yang dialami Novia Widyasari yang sempat menjadi trending topic di twitter setelah melakukan aksi bunuh diri karena depresi sang pacar tidak mau bertanggung jawab atas anak yang dikandungnya.

Masih sesak dada ini membayangkan beragam tindak kekerasan seksual yang terjadi. Seolah kemuliaan seorang perempuan sudah tak ada lagi. Kini harus menelan pil pahit lantaran muncul kasus kekerasan sesual yang dilakukan oleh HW, guru pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat yang memerkosa 12 santriwatinya hingga hamil dan melahirkan (detiknews 9/8/2021). Rasanya pilu dan sakit, sampai kapan perempuan terus dalam bayang-bayang kekerasan seksual?

Dalam sistem demokrasi sekuler, solusi yang ditawarkan tidak mampu menghentikan kasus kekerasan seksual. Seperti adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang dinilai malah melegalkan perzinaan. Jika dilakukan atas dasar suka sama suka maka tidak menjadi masalah. Namun, jika dilakukan atas dasar paksaan maka baru disebut kekerasan.

BACA JUGA :  Safari Ramadhan Eratkan Sinergitas Eksekutif dan Legislatif 

Seperti penjelasan tentang kekerasan seksual yang tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin RUU PKS yaitu, “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang ini tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan atau politik”.

Sejatinya asas sekularismelah yang membuat RUU semacam ini lahir. Sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga ketika membuat kebijakan pun mengikuti aturan manusia. Terang saja, frasa ‘secara paksa’ dapat bermakna zina yang dilakukan di luar ikatan pernikahan jika dilakukan atas dasar sukarela tidak dapat dipersoalkan. Mirisnya, justru akan semakin membuka keran perzinaan, bahkan bisa jadi zina itu sebagai sesuatu yang wajar dan dimaklumi. Naudzubillah!

BACA JUGA :  Linmas Garda Terdepan Penanganan Bencana, Satpol PP Banyuasin Gelar Pelatihan Linmas

Lebih dari itu, munculnya kekerasan seksual beruntun bak kereta api yang sedang melaju ini merupakan permasalahan sistemis lantaran adanya sistem pergaulan sekuler-liberal. Manusia semakin jauh dari agama sehingga mudah mengerjakan keharaman. Gaya hidup liberal (bebas) juga memberikan kebebasan menyalurkan syahwat manusia. Pemicu syahwat manusia pun dibiarkan bebas berada, seperti misalnya perempuan yang mengumbar aurat, kebebasan akses konten pornografi, hingga tayangan berbau percintaan dalam ikatan pacaran merajalela.

Sementara di dalam Islam, asas membuat kebijakan adalah berdasarkan perintah dan larangan Allah Swt. Dalam masalah zina misalnya, tetap dipandang haram meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (TQS. Al-Isra’ : 32).

Selain itu, sistem Islam berasas akidah Islam akan membentuk manusia yang beriman. Dalam memberikan solusu tuntas kekerasan seksual dalam Islam yakni dengan cara menerapkan sistem pergaulan Islam yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan misalnya, diwajibkan atas mereka menutup aurat sempurna, yakni menggunakan jilbab/ gamis (QS. Al-Ahzab :59) dan mengenakan kerudung menutup dada (QS. An-Nur : 31). Sementara laki-laki diperintahkan menundukan pandangan (ghadul bashr).

BACA JUGA :  Perusahaan Diduga Belum Tepati Janji

Negara Islam juga akan memblokir konten-konten atau tayangan yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Islam juga melarang adanya ikhtilath (campur baur antara laki-laki dan perempuan) tanpa udzur yang dibenarkan syariat. Ikhtilath hanya boleh dalam pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Hukuman tegas juga akan diberikan bagi para pelaku zina, yakni dengan dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya sudah menikah. Jika pelakunya belum menikah maka akan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diasingkan selama setahun.

Hukum tegas ini diberlakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Sekaligus juga dapat menjadi penebus dosa pelakunya. Maka, sudah saatnya mengambil Islam sebagai solusi permasalahan hidup manusia. Sehingga kasus kekerasan seksual dapat diberantas dari akarnya. Bukan sekadar pemberian sanksi, namun juga jalan pemicu rangsangan seksual tersebut.

Wallahua’lam bishowab. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lain-nya