oleh

Lapor Ada Orang Asing, APOA

Oleh : Andi Zetama, S.E

Analis Keimigrasian Ahli Pertama

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

 

INDONESIA dengan beragam budaya dan ribuan tempat wisata, telah menjadi destinasi pilihan dari wisatawan mancanegara dari seluruh dunia. Keindahan alam, serta potensi ekonomi yang ada di Indonesia menjadi ketertarikan tersendiri bagi para penikmat alam maupun pebisnis di dunia internasional. Arus lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia menjadi penting ketika kita berbicara mengenai hubungannya dengan tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Tidak semua Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia memiliki tujuan atau maksud yang sesuai dengan izin yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikatakan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dalam hal lalu lintas Orang Asing serta keberadaan dan kegiatannya di wilayah Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan selektif (Selective Policy). Kebijakan ini merupakan inti dari setiap peraturan keimigrasian terhadap Orang Asing dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Berdasarkan kebijakan ini, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Penjamin (sponsor) memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya ketika berada di wilayah Indonesia. Begitupun juga halnya dengan Pemilik/pengurus tempat penginapan maupun setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepada Orang Asing sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi “(1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.”

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi meminta kepada Pemilik/Pengurus tempat penginapan dan setiap orang yang memberikan kesempatan menginap bagi Orang Asing, untuk dapat melaporkan kepada Kantor Imigrasi setempat pada kesempatan pertama 1×24 jam sejak Orang Asing tersebut menginap. Selain itu, terhadap Penjamin sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat 4 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian, “Penjamin wajib memberikan laporan secara berkala setiap 30 (tiga puluh) hari sekali secara elektronik atau nonelektronik mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya dengan akurat kepada direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian dan Kantor Imigrasi setempat”.

Dalam hal Pelaporan Orang Asing, saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi telah memiliki suatu media pelaporan yang dikembangkan berbasis online yaitu APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). APOA telah mengalami beberapa perkembangan salah satunya ialah sekarang APOA sudah bisa diakses melalui telepon genggam pintar yang mana sebelumnya hanya bisa diakses melalui laman web apoa.imigrasi.go.id. APOA kini sudah bisa diunduh melalui Playstore dan Appstore dengan kata kunci “Pelaporan Orang Asing”.

Setelah diunduh, APOA akan menampilkan form registrasi kepada pengguna yang terdiri dari Penginapan, Perusahaan, dan Perorangan. Lengkapi semua data yang diminta di dalam formulir aplikasi dengan baik dan benar. Setelah selesai melakukan registrasi, pengguna bisa langsung menggunakan APOA untuk melaporkan keberadaan serta kegiatan dari Orang Asing yang ada di penginapan atau perusahaan maupun tempat tinggalnya.

Pada aplikasi APOA, nanti pengguna akan menemukan menu Lapor WNA. Pengguna bisa menginput data Orang Asing yang dilaporkan pada menu ini sesuai dengan data Orang Asing yang terdapat di dalam paspornya.

Tentunya, dalam setiap peraturan akan ada sanksi bagi yang tidak menaatinya. Seperti yang disampaikan dalam Pasal 117 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”.

Kesadaran dan peran masyarakat sebagai Pemilik/Pengurus tempat penginapan dan setiap orang yang memberikan kesempatan untuk menginap sangatlah dibutuhkan dalam hal melaporkan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Hal ini harus dilaksanakan untuk membantu Direktorat Jenderal Imigrasi, demi terjaganya kedaulatan dan ketertiban umum di sekitar kita. APOA diciptakan tidak hanya terbatas kepada Pemilik/Pengurus tempat penginapan saja, namun juga dapat digunakan oleh setiap lapisan masyarakat ketika anda mengetahui atau melihat kegiatan dari Orang Asing yang mencurigakan. Dengan partisipasi kita semua dalam pelaporan Orang Asing, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dari Orang Asing yang membahayakan serta senantiasa menjaga tegaknya kedaulatan negara Indonesia. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lain-nya